Viralnesia – 9 Titik Di Jatim Diperketat mulai malam ini setelah Presiden Joko Widodo menetapkan larangan mudik guna menekan angka kasus Corona. Pemprov Jatim akan memperketat 9 titik akses masuk wilayah Jatim.
“Jadi mulai besok sudah ada larangan mudik. 9 titik di Jatim diperketat mulai malam init termasuk akses ke Jatim,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/4/2020).
Khofifah menyebutkan 9 Titik Di Jatim Mulai Malam Ini Diperketat. Yakni di Banyuwangi (Ketapang), Bojonegoro (jalur Blora Jateng), Tuban (jalur dari Rembang), dua titik di Ngawi, Magetan, Ponorogo (jalur dari Wonogiri), dan Pacitan.
“Ada 9 Titik Di Jatim Mulai Malam Ini Diperketat mulai pukul 00.00 WIB nanti. Itu artinya akan memberi ruang mereka yang melintas/mudik melalui perbatasan tetap akan dalam koordinasi pemeriksaan berlapis yang ketat,” tegasnya.
Terlepas dari arahan Jatim diperketat, pemprov juga sudah mempunyai banyak ruang observasi untuk menangani warga yang terlanjur mudik. Ruang observasi itu bahkan sudah ada hingga tingkat desa.
Hingga saat ini, total desa/kelurahan di Jatim yang menyiapkan ruang observasi mencapai 7.350 atau 86,3 persen. Dari jumlah itu, 406 ruang observasi terpakai dan ada 2.521 orang yang dikarantina.
9 Titik Di Jatim Diperketat Dalam Penerapan PSBB Surabaya Raya
Penerapan PSBB Surabaya Raya masih menunggu sinkronisasi antara Pergub dengan Perwali/Perbup. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, malam ini pihaknya akan menyerahkan Pergub dan Kepgub kepada masing-masing pemkot/pemkab untuk menerapkan PSBB.
“Forkopimda Jatim, Surabaya, Sidoarjo, Gresik insyaallah malam ini jam 21.00 WIB akan menyerahkan, satu Pergub terkait PSBB, dan kedua Kepgub terkait Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/4/2020).
“Insyaallah sudah selesai (Perwali/Perbup). Karena semalam sudah pemaparan. Tidak hanya tim tugas yang pemaparan, tapi ada Tim Kajian Epidemiologi dari FKM Unair yang memberi pengayaan,” terangnya.
Sementara Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jatim Rumpun Kuratif, dr Joni Wahyuhadi mengatakan, PSBB akan diterapkan selama 2 minggu. “Ya aturannya kan begitu penerapan selama 2 minggu. Dua minggu itu waktu sesuai masa dua kali inkubasi pasien COVID-19,” kata Joni.
Joni menyampaikan, bila selama 2 minggu angka COVID-19 tidak kunjung menurun, maka kemungkinan PSBB akan diperpanjang lagi. Hal itu juga yang terjadi di DKI Jakarta.
“Pada prinsipnya kita ingin turun. Bila turun selesai PSBB. Tetapi masyarakat tetap harus digalakkan untuk pola hidup bersih sehat. Tapi bila tidak turun, nantinya ada evaluasi dan akan diperpanjang dua minggu,” pungkasnya.
Mulai Malam Ini Jatim Diperketat Sesuai Keputusan Pemerintah Provinsi
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menetapkan PSBB Surabaya Raya mulai Selasa (28/4) hingga Senin (11/5). PSBB akan berlaku selama 14 hari.
“Selasa depan (28/4), PSBB mulai diberlakukan di Surabaya Raya. Ini keputusan kita semua bersama dengan jajaran Forkopimda Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Juga Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, DPRD Jatim serta Pangkoarmada II,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/4/2020).
Khofifah menjelaskan, sosialisasi PSBB akan mulai dilakukan pada Sabtu (25/4) sampai Senin (27/4). Selama 3 hari, Khofifah berharap sosialisasi berjalan dengan baik dan bisa tersampaikan kepada masyarakat.
“Sosialisasi PSBB 3 hari mulai Sabtu sampai Senin,” imbuhnya. Mantan Mensos RI ini menambahkan, aturan PSBB Surabaya Raya telah dibuat melalui Pergub Nomer 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Guna Penanganan COVID-19 di Jatim.
Tindak Lanjut Surat Edaran Larangan Mudik Lebaran
Selain itu, ada petikan Keputusan Gubernur Nomer 188/202/kpts/013/2020 tentang PSBB Guna Penanganan COVID-19 di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.
“Pergub dan Kepgub sudah saya sampaikan, yang akan memberlakukan PSBB. Saya ingin menyampaikan bahwa besok Perwali/Perbup sudah final,” pungkasnya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun mengeluarkan surat edaran larangan mudik lebaran tahun 2020. Edaran ini dikeluarkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, surat edaran itu sebenarnya pembatasan mobilisasi.
“Sebelumnya sudah ada pembatasan mobilisasi. Dalam pembatasan mobilisasi itu protap yang bagaimana dilakukan di tingkat RT, RW ini ibu mempertegas,” kata Fikser kepada Realbola di Pemkot Surabaya, Kamis (23/4/2020).
Secara resmi, lanjut Fikser, pemerintah sudah melarang mudik untuk lebaran 2020 ini. Sehingga ada dua arah yang disampaikan.
“Sehingga ibu menyampaikan ini ke RT, RW supaya RT, RW bisa menyampaikan ke warganya untuk tidak mudik. RT, RW juga menyampaikan ke warga untuk keluarganya tidak mudik dulu ke Surabaya,” pungkasnya.
