Viralnesia – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tidak memberhentikan sementara operasional KRL Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditanggapi dingin.
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Jabar serta 5 bupati dan wali kota di wilayah Jabar tak banyak berkomentar atas beroperasinya KRL di awal pekan ini.
Usulan agar Operasional KRL Jabodetabek di stop saat PSBB sementara operasionalnya tak lain bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Kini, dengan tetap lajunya sepur membawa penumpang, diyakini bakal mengganggu efektivitas penerapan PSBB.
Operasional Krl Jabodetabek Di Stop Saat PSBB Sementara Operasionalnya
Tak semua kalangan sepakat dengan gagasan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil serta jajaran di bawahnya itu. Pengamat transportasi Darmaningtyas adalah salah satunya.
Dia terang-terangan mengaku termasuk yang menganjurkan agar KRL tetap beroperasi, bahkan dengan jadwal normal.
“Mengapa? Kalau KRL tidak beroperasi, maka orang-orang yang ada kepentingan atau keperluan ke Jakarta dan sekitarnya akan memilih menggunakan transportasi umum seperti bus reguler yang tidak mungkin akan memenuhi protokol kesehatan,” ujar Darma kepada Realbola.
Protokol Kesehatan Berupa Jaga Jarak Tidak Akan Terpenuhi.
Sebaliknya, lanjut dia, mereka justru akan menampung penumpang sebanyak-banyaknya sebagai kompensasi atas sepinya penumpang selama satu bulan terakhir, sehingga protokol kesehatan berupa jaga jarak tidak akan terpenuhi.
“Kalau kita baca Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 tentang PSBB maupun Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Perhubungan memang tidak ada amanat penghentian operasional, yang ada pembatasan operasional,” papar Darma.
Pergerakan Sejumlah Sektor Yang Dikecualikan Di Dalam Psbb
Apalagi di Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 tentang PSBB itu juga masih dimungkinkan adanya pergerakan sejumlah sektor yang dikecualikan di dalam PSBB. Mereka itu tentu memerlukan fasilitas layanan transportasinya.
“Dengan jumlah penumpang KRL yang turun sampai 60% dan bila dioperasikan dengan standar normal, maka protokol jaga jarak akan terpenuhi. Yang penting, pengecekan suhu badan bagi calon penumpang tidak hanya dilakukan secara sampling saja di beberapa stasiun, tapi diberlakukan untuk semua stasiun,” ujar Darma.
Menambah Cost Bagi Operator
Dia paham kalau cara ini akan menambah cost bagi operator, tapi tidak masalah karena KRL Jabodetabek itu BUMN. Jadi, kalau ada kerugian akibat bencana, bisa dimintakan bantuan kepada Pemerintah.
Yang jelas, dia melihat tetap beroperasinya KRL Jabodetabek bukan persoalan politis, tapi teknis.
“Tidak ada alasan politis KRL tetap beroperasi. Transjakarta yang dalam koridor juga beroperasi kan? Jadi semua itu untuk kepentingan transportasi saja, bahwa kenyataannya masih banyak yang melakukan kegiatan di luar,” jelas Darma.
“Coba Anda keliling Jakarta, jalanan ramai. Tadi lewat Cawang BNN ya ramai. Artinya, andaikan Operasional KRL Jabodetabek di stop saat PSBB, warga tetap akan berkegiatan di luar dengan menggunakan kendaraan pribadi,” pungkas dia.
Usulan Penghentian Layanan Transportasi Umum Antarwilayah
Pendapat berbeda disampaikan pengamat transportasi lainnya, Djoko Setijowarno. Menurut dia, sesungguhnya usulan penghentian layanan transportasi umum antarwilayah memang bisa menjadi salah satu pilihan realistis dalam upaya menekan atau memotong persebaran wabah Covid-19.
“Tetapi, mengingat masih ada aktivitas layanan yang tetap diselenggarakan berdasar Pergub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 (8 sektor tetap beroperasi), hal ini pun menjadi pertimbangan KRL untuk tetap dioperasikan,” ujar Djoko kepada Realbola
Pemberlakuan PSBB untuk menekan penyebaran virus Corona ternyata tidak menyurutkan pelaju dari Bodetabek untuk tetap menyerbu Ibu Kota.
Karena itu, untuk mengetahui perkiraan kapasitas pengguna KRL Jabodetabek, dia menyarankan para kepala daerah memiliki data jumlah kegiatan dan jumlah pegawai yang tetap harus berkegiatan di masa PSBB.
“Tujuannya, agar upaya penghentian sementara layanan transportasi umum antarwilayah memiliki dasar yang kuat. Bukan sekadar dilandasi data perkembangan jumlah OPC (Orang Positif Corona), apalagi kalau hanya karena emosi belaka,” papar Djoko.
Kepala Daerah Mendesak Pemberhentian Layanan Krl Selama Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pemprov DKI Jakarta mendata jumlah dan lokasi usaha-usaha yang masih diijinkan beroperasi berikut jumlah pegawai dari masing-masing kegiatan usaha yang sehari-hari menggunakan angkutan umum, bukan hanya KRL, sehingga bisa dibuat prakiraan kebutuhan angkutan umum.
Sejumlah kepala daerah mendesak Operasional KRL Jabodetabek di stop saat PSBB di Jabodetabek. Desakan ini muncul dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil dan juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Keduanya mendesak Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menyetop layanan KRL selama penerapan PSBB.
