Wamena: Warga pendatang gerakkan ekonomi Papua tapi dikhawatirkan merampas hak politik

Setidaknya ada dua juta pendatang yang kini tinggal di Papua dan menggerakkan perekonomian di sana. Pada saat bersamaan, sekelompok anti pendatang yang disuarakan kelompok pro kemerdekaan dinilai akan terus memicu konflik jika tak ada solusi berupa rekonsiliasi.

Hampir tiga pekan setelah kerusuhan Wamena memporak porandakan kota itu, gejolak perekonomian mulai bangkit meski tertatih-tatih. Ketika Gubernur Papua Lukas Enembe bersama petinggi kepolisian dan TNI datang ke sana, masyarakat yang sempat mengungsi ke markas aparat, sudah kembali ke rumah masing-masing. Kios-kios sudah mulai buka, tapi jumlahnya sedikit.

Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, yang ikut ke sana mengatakan jumlah toko yang berjualan tak lebih dari 10%.

“Kondisi berangsur pulih. Masyarakat di penampungan mulai kembali ke tempat usaha. Perekonomian berjalan, meski masih sedikit sekali,” ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Untuk memulihkan situasi, pemerintah provinsi dibantu Kementerian Sosial yang menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk memperbaiki ruko ataupun kios yang rusak karena dibakar. Saat ini, kata Gilbert, pemprov sedang mendata jumlah dan jenis kerusakannya.

“Dengan jumlah dana yang ada, dibagi rata untuk ruko-ruko yang rusak. Nanti akan dibantu dibangun kembali.”

Merujuk data Polda Papua, setidaknya 224 unit mobil dan 150 unit motor dirusak dan dibakar. Lalu 165 rumah dan 465 ruko bernasib sama.

Dengan adanya perbaikan itu, Pemprov Papua berharap para pendatang yang bertahan di Papua, tak ikut pulang kampung. Sebab di Wamena, yang menggerakan perekonomian adalah warga pendatang.

“Roda ekonomi harus berjalan. Itu yang bisa kita harapkan. Perekonomian di Wamena, semuanya berjalan dari pendatang. Baik warung kecil sampai usaha besar itu warga pendatang yang kelola.”

Tergiur perekonomian Wamena

Sejak kerusuhan Wamena pecah, ribuan orang dari Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Pulau Jawa berbondong-bondong pulang. Ada yang dibiayai pemerintah daerahnya, tapi ada juga yang merogoh kocek pribadi seperti Reza Jaenal Muttaqin dari Majalengka, Jawa Barat.

Pemuda 21 tahun itu mengikuti jejak bapak dan pamannya yang sudah berjualan pakaian di Wamena sejak 2013. Ia tergiur mendapat uang berkali lipat lebih besar di sana.

“Rejekinya bisa lebih dari di Jawa Barat. Kalau di sini cuma Rp10 ribu, di sana bisa dapat Rp15-Rp20 ribu. Ada lebihnya,” kata Reza kepada wartawan Julia Alazka di Bandung, beberapa jam setelah tiba dari Papua.

Dari hasil berjualan pakaian, dia rajin mengirim uang Rp 3 juta setiap bulan. Tapi kalau Desember atau saat perayaan Natal, kiriman bisa berlipat tiga kali.

Tapi kerusuhan pada 23 September lalu membuyarkan impian Reza. Seluruh dagangannya hangus dibakar dan merugi Rp 10 juta. Ia juga enggan kembali mengadu nasib ke Wamena, trauma karena kena bacokan perusuh.

“Kayaknya saya nggak ke sana lagi. Ya saya kan masih muda, cari yang aman-aman aja. Tapi bapak nggak tahu masih berani apa enggak,” katanya meringis.

‘Jumlah pendatang dan orang Papua fifty-fifty’

Selama enam bulan menetap di Wamena, Reza mengaku tak pernah muncul masalah atau cekcok. Bahkan ketika menggelar dagangannya di Pasar Baru, ia kerap diberi makanan oleh mama-mama Papua.

“Kalau jualan di mama-mama, baik-baik. Kita suka dikasih jeruk.”

Seingatnya, ratusan ruko di sana punya pendatang dari Sumatera Barat dan Pulau Jawa yang berjualan makanan dan kebutuhan pokok. Sementara orang Makassar kebanyakan menjadi tukang ojek.

Karena itu, ia tak menyangka bakal tertimpa musibah pada Senin pagi itu. Bahkan ia masih ingat betul ucapan perusuh yang mengancam bakal menghabisi nyawanya.

“Habisin aja orang pendatang, jangan kasih hidup di Wamena,” kata Reza meniru perusuh yang melukainya.

Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, menyebut jumlah pendatang di Tanah Papua hampir menyamai besaran orang asli Papua. Mereka tersebar di Kota Jayapura dan Merauke. Adapun di Pegunungan Tengah seperti Wamena, dalam hitungan Gilbert, angkanya tak sampai 20% dari penduduk setempat.

“Masyarakat yang ada di Papua seluruhnya hampir empat juta. Pendatang dan orang Papua, sudah fifty-fifty, kurang lebih satu sampai dua juta,” imbuhnya.

Begitu bergantungnya perekonomian Papua terhadap pendatang, membuat Pemprov Papua kesulitan. Satu-satunya hal yang bisa dijanjikan agar mereka bertahan adalah keamanan dari aparat polisi. Tak ada upaya rekonsiliasi.

“Pemerintah dan aparat tetap mengedepankan keamanan terhadap masyarakat, hanya itu yang bisa dilakukan. Bahkan keamanan dikerahkan di seluruh titik rawan.”

“Karena kita sama-sama saling membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun, apalagi dari sisi ekonomi. Pendatang tekun untuk di bidang ekonomi. Orang Papua bergantung karena pendatang bisa mengelola ekonomi itu,” tutur Gilbert.

Sidney Jones: sentimen anti-migran memicu konflik

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones, mengatakan kemunculan pendatang di Tanah Papua bermula dari program transmigrasi era Presiden Suharto. Tapi sejak itu pula, suara penolakan kencang diteriakkan kelompok pro kemerdekaan.

Bagi kelompok tersebut, kehadiran pendatang menimbulkan kekhawatiran bahwa orang asli Papua akan menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.

Di sisi lain, membanjirnya pendatang ke Papua turut disumbang oleh derasnya kucuran dana pemerintah pusat dalam bentuk Otonomi Khusus (Otsus) dan program-program gubernur. Semakin banyak orang, maka dana yang digelontorkan juga besar.

Akan tetapi sentimen anti-migran yang dilontarkan kelompok pro-kemerdekaan memicu konflik dan menyasar warga pendatang. Itu terlihat dalam serangan-serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap pendatang. Kemudian di beberapa peristiwa seperti Wamena tahun 2000 dan Tolikara tahun 2015.

“Pada waktu itu, hampir ada para mujahidin dari Jawa yang ingin datang menolong, untungnya bisa dicegah pemerintah,” ucap Sidney.

“Sekarang kita tidak tahu pasti, apa yang memicu pelajar SMA di Wamena menjadi seperti massa yang membakar rumah pendatang. Apakah karena dorongan tertentu atau apakah itu aksi spontan,” sambungnya.

Menurut Sidney, jika tidak ada pendekatan yang mengarah perdamaian, konflik serupa akan meletus. Sementara, solusi untuk persoalan ini tidak gampang karena terlalu lama dibiarkan. Ditambah fokus Presiden Joko Widodo yang mementingkan infrastruktur ketimbang pendekatan historis.

“Ini nggak gampang menyelesaikannya, harus ada satu orang yang ditugaskan merancang strategi untuk Papua seluruhnya.”

“Harus ada kerja sama dengan gereja, supaya nanti ada rekonsiliasi di kampung-kampung.”

‘Yang kami inginkan orang asli Papua jadi mayoritas’

Tokoh Papua, Theo Hasegem, mengatakan meskipun secara ekonomi orang Papua bergantung kepada warga pendatang, tapi hal itu tak memicu kecemburuan karena saling membutuhkan.