KRL Jabodetabek Masih Beroperasi Di Masa PSBB
Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak menghentikan sementara operasional kereta rel ( KRL ) di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Mereka mengungkap banyak kantor yang masih beroperasi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jumlah kantor yang buka tersebut tidak sedikit.
“Kegiatan ekonomi di Jakarta cukup besar, kemarin kami rapat dengan perindustrian, masih banyak perusahaan yang buka diberikan izin khusus, luar biasa angkanya. Mereka kebanyakan commuter mungkin kerja di Jakarta tapi tinggal di Botabek. Itu juga yang kita bingung karena masih banyak pergerakannya,” kata Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Sigit Irfansyah melalui telekonferensi, Rabu (22/4/2020).
Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, mengatakan pihaknya hanya akan melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap banyak kantor yang masih beroperasi di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jumlah kantor yang buka tersebut tidak sedikit.
membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak fisik (Physical Distancing) mereka, membatasi jam operasi sambil menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan petugas yang akan mengawasi Physical Distancing” kata Zulfikri dikutip siaran pers, Jumat (17/4 / 2020).
Di samping itu, pihaknya juga akan menilai operasi angkutan KRL Jabodetabek dari waktu ke waktu, serta upaya untuk mendukung pencegahan covid19 seperti rekayasa operasi, mengontrol antrian di stasiun yang selalu ramai dan menjaga Physical Distancing.
“Pencegahan penularan Covid 19 Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah telah berusaha keras untuk memutus rantai penyebaram Covid 19. KRL Jabodetabek akan beroperasi lebih efektif jika semua stakeholder terus stakeholder terkait tetap melakukan penertiban kegiatan-kegiatan yang dilarang, bekerja dari rumah dan diam di rumah”, pungkasnya.
Pengaturan operasional angkutan kereta ini telah diatur dalam Perdirjen No. Hk.205/A.107/DJKA/20, tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang Di Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam aturan tersebut disebutkan, untuk Kereta Api (KA) antarkota, pembatasan jumlah penumpang dilakukan maksimum 65% dari jumlah tempat duduk, KA perkotaan maksimum 35% dari kapasitas penumpang, serta KA Lokal, Prameks dan KA Bandara maksimum 50% dari jumlah tempat duduk dan tidak boleh ada yang berdiri.
“Penumpang juga diwajibkan untuk mematuhi SOP untuk persiapan perjalanan, selama perjalanan dan tiba di tempat tujuan, kebutuhan untuk memakai masker, kontrol suhu tubuh sebelum memasuki platform , menjaga jarak selama perjalanan, dan disarankan untuk mencuci tangan setelah tiba di tempat tujuan,” tegasnya.
Wama88 – Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di lima wilayah Jabodetabek kompak meminta KRL commuter line menghentikan operasi dari 15 April kemarin hingga 28 April 2020.
Hal ini terkandung dalam sebuah surat yang ditujukan ke Menteri Perhubungan ad Interim, yang didapat CNBC Indonesia, Jumat (17/4/2020). Langkah ini dilakukan sebagai upaya membatasi mobilitas kendaraan dan penduduk guna memutus pandemi corona (COVID-19).
Baca Juga : Tato Di Tubuh Sophia Latjuba Jadi Sorotan Warganet
“Menurut pengamatan dari beberapa stasiun di jalur komuter KRL Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), masih ada penumpukan penumpang dalam jumlah besar,” tulis surat tersebut.
“Sehingga protokol kesehatan sulit dilaksanakan, terutama untuk menjaga physical distancing. Penumpang di stasiun masih tinggi,” bunyi surat itu lagi.
Metode PT Kereta Api pembatasan oleh Indonesia (KAI) sebagai orang tua dan PT Kereta commuter line, dikatakan telah gagal.
Wama88 – Surat itu sendiri ditandatangani langsung oleh lima kepala daerah, yakni Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Permohonan didasarkan pada Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang PSBB di Bodebek dan Keputusan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Nomor 443 tahun 2020 tentang PSBB di wilayah tersebut.
